Berita

PASS: Pemerintah Harus Serius Menangani Kasus Penodaan Islam

Ratusan ribu ummat Islam dari berbagai daerah melakukan Aksi Bela Tauhid (ABT) yang berlangsung di Jakarta, Jumat (2/11/2018). Aksi ini dimulai bada shalat Jumat dengan titik kumpul di depan Istana Negara Jalan Merdeka Barat.

Aksi Bela Tauhid ini merupakan dari aksi sebelumnya terkait dengan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan salah satu anggota Banser Garut saat perayaan Hari Santri (22/10/2018) yang lalu.

Dalam aksi ini diisi dengan orasi oleh beberapa tokoh ulama yang pada intinya kepada pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian agar menangkap dan memproses hukum pelaku pembakaran. Menurutnya tindakan pembakaran bendera tertuliskan kalimat tauhid (bendara tauhid) adalah tindakan kriminal dan penodaan agama Islam.

Menjelang shalat Ashar 10 orang perwakilan Aksi Bela Tauhid yaitu Ustad Alkhaththath, Ustad Slamet Maarif, Habib Hanif Alatas, Ustad Asep Syaripudin, Ustazah Nurdiyati Akhma, KH. Naser Zein, Ustad Awit Mashuri, KH. Abah Raud, DR. Egi Sudjana dan Ustad Maman Suryadi diterima oleh Wiranto (Menteri Pohulkam), Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (Wakapolri), Letjen Agus Surya Bhakti (Sesmenko Pohulkam), Soedarmo (Dirjen Politik & Pum), Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono (Asintel Panglima TNI), Irjen Pol Deden Juhara (Asop Kapolri) di ruang Gedung. Utama Kemenko Polhukam.

Dalam pertemuan tersebut Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menginisasi pertemuan antar organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, usai peristiwa pembakaran bendera berlafadz kalimat tauhid saat Hari Santri, di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat menyampaikan keterangan pers, usai bertemu perwakilan Aksi Bela Tauhid di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

“Saya akan melakukan satu langkah untuk menginisiasi pertemuan antar umat Islam, antar ormas Islam yang mempunyai kepedulian masalah kebangsaan, terutama masalah ini,” kata Wiranto, seperti dilansir vivanews.com

Menurut Wiranto, pro-kontra pembakaran bendera tauhid yang disebut oleh kelompok pembakarnya sebagai simbol Hizbut Tahrir Indonesia masih menjadi perdebatan. Penyelesaian kasus pun, tidak bisa disimpulkan oleh satu kelompok tertentu. Nantinya pertemuan antar ormas juga bakal dihadiri sejumlah instansi pemerintah, agar dapat menyelesaikan persoalan segera.

“Masalahnya memang terjadi di satu kecamatan, tapi kalau kita tidak hati- hati akan merugikan kita sebagai bangsa. Dengan semangat kebersamaan, semangat Ukhuwah Islamiyah kita membincangkan, masing-masing menyampaikan argumentasi tentang pendapatnya,” katanya.

Wiranto melanjutkan, insiden pembakaran bendera jangan sampai merusak persaudaraan antar anak bangsa. “Jangan sampai masalah ini menjadi sesuatu yang menyebabkan satu sama lain kita tidak akur. Satu sama lain kita berbeda pendapat sampai terjadi sesuatu yang merugikan kepentingan bangsa,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini menurut Ustadz Roinul Balad selaku Ketua harian Dewan Dawah Jawa Barat / Ketua Umum Pembela Ahlu Sunnah ( PASS ) menyampaikan bahwa ABT 211 merupakan partisipasi dan dinamika masyarakat dalam alam demokrasi .

Ia menambahkan aksi ini juga sebagai bentuk rasa tangggung masyarakat sebagai seorang muslim dalam membela agama dan tauhidnya.

“Kasus pembakaran bendera berlafadz tauhid ini merupakan penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam. Untuk itu pelakunya harus diadili dan dihukum sesuai aturan yang berlaku,”ungkapnya usai melakukan aksi.

Sementara terkait dengan tanggapan pemerintah khususnya apa yang disampaikan Wiranto selaku Menkopolhukam, Ustadz Roin menilai pernyataan tersebut sangat tidak wajar dan jauh dari kebijaksanaan serta jauh dari nilai-nilai keadilan. Lebih jauh menurut ustadz Roin pernyataan Wiranto dapat melukai perasaan kaum muslim di seluruh dunia khususnya warga negara Indonesia.

“Karena sangat nampak pernyataan tersebut sangat tidak adil dalam menyelesaikan permasalahan bangsa khususnya berkaitan dengan ummat Islam. Bandingkan di kala bendera Israel dan bendera bintang kejora di kibarkan di Papua pak Wiranto tidak berani mengusir orang atau kelompok yang mengibarkan bendera tersebu. Padahal itu ancaman nyata bangsa Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian ustadz Roin masih berharap kepada pemerintah dalam hal ini presiden bisa memenuhi tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan kepada semua pihak khususnya dalam kasus pemkaran bendera tauhid dan umumnya dalam semua kasus yang ada dan terjadi di negri ini.

“Karena selama ini nampak ketimpangan dan ketidakadilan dalam penanganan masalah hukum ( demokrasi yg diskriminatif ). Demikian juga dalam penegakan hukum khususnya kalau pelaku pelanggaran itu muslim padahal negara ini penduduknya mayoritas muslim,” imbuhnya.

Sementara itu terkait rencana aksi selanjutnya 212 ( 2 Desember) kalau pemerintah belum juga merespon secara serius dan nyata maka dirinya mengajak masyarakat muslim untuk bisa hadir dan berbondong bondong di Jakarta.

“Seperti 2 tahun lalu. Ini sebagai bentuk solidaritas dan menjaga ukhwah serta spirit perjuangan kaum muslimin di Indonesia,”pungkasnya. [abu luthfi]

Comments
To Top