Berita

Langgar Aturan, Acara Jemaat Ahmadiyah di Bandung Ditolak Warga

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bandung – Jabar Pengawal Aqidah Islam melakukan Aksi Damai Penolakan Apel Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tingkat Jawa Barat (29/9/2018) di Jalan Pahlawan Kota Bandung.

Aksi damai berlangsung sejak pukul 10.00 pagi diisi dengan orasi dari perwakilan warga serta ormas Jundulloh, ANNAS, PASS, Dewan Dakwah, KODAS, Jawara Sunda, GARIS dan lain-lain, semuanya sepakat menyatakan penolakan keras terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah karena jelas-jelas  bertentangan dan melanggar  undang-undang dan peraturan berlaku.

Aliansi Umat Islam menilai, sikap ngotot jemaat Ahmadiyah yang tetap menggelar acara tersebut dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman serta kondusifitas di kota Bandung dan sekitarnya.

Beberapa orator  juga menyesalkan sikap aparat yang tidak tegas menegakkan aturan.

Sepanjang aksi berlangsung, massa juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan  sosialisasi tentang bahaya dan kesesatan Ahmadiyah.  Menjelang waktu dhuhur massa istirahat dan sholat dhuhur berjama’ah di masjid Ar-raudhoh Cibenying , samping makam pahlawan.

Pada pukul 13.00 warga kembali melakukan orasi sesi 2 sampai pkl 14.30 serta melakukan pemasangan spanduk sebagai simbolis penolakan, setelah itu massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Kegiatan Ahmadiyah Tetap Berlangsung

Dari pantauan disekitar masjid al-Mubarak , markas Jemaat Ahmadiyah, nampak terlihat acara tetap berlangsung dan terlihat hilir-mudiknya peserta. Menurut infomasi yang diterima, berdasarkan kesepakatan dengan Muspida, acara yang sedianya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dipersingkat menjadi hari Sabtu, dan Minggu hanya penutupan saja dengan peserta sekitar 700 orang jemaat Ahmadiyah dan tidak menggunakan audio keluar ruangan, bentuk kegiatannya pun diganti menjadi silaturrahmi.

 

Ahmadiyah Telah Dinyatakan Sesat dan Menyesatkan

Penolakan warga dan ormas-ormas Islam terhadap kegiatan Ahmadiyah karena bertentangan dengan :

Pertama : Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Kedua :  Surat keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep.033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan warga masyarakat, dimana memutuskan dan menetapkan pada butir kedua : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota,dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia ( JAI ) sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Dimana dinyatakan pada bab III pasal 3 butir (1) penganut,anggota/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Keempat :  Fatwa MUI Nomor: 11/MUNASVII/MUI/152005 tentang Aliran Ahmadiyah. Dimana pada butir (1) menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan, bahwa aliran Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Pada butir ketiga tegas dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran Ahmadiyah di seluruh indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatan.

Ketua Umum ANNAS, K.H. Athian Ali M. Dai berharap agar  aparat bersikap tegas menegakkan aturan, dan semua pihak taat mengikuti aturan , agar suasana yang kondusif tetap bisa terwujud di Negeri yang sama sama kita cintai ini. *** am

Comments
To Top